PLN MENGHEMAT BAHAN BAKAR MINYAK DI TAHUN 2011

Kenaikan harga minyak mentah dunia memaksa PT PLN (Persero) untuk menghemat pemakaian bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2011, paling sedikit 1 juta kiloliter lebih hemat dibanding 2010.

"Penghematan ini dilakukan dari segi jumlah tonase (kapasitas). Karena dengan asumsi harga minyak mentah naik, jika tidak menghemat tonase, akan gila-gilaan subsidinya,” ujar Dahlan Iskan, Direktur Utama PLN, pada acara Apel kesiapan pelaksanaan pembangunan 2011 wilayah operasi Jawa Bali, bertempat di parkir timur Senayan, Rabu (5/1)

"Setiap kenaikan harga minyak mentah itu menaikkan subsidi BBM dan listrik. Anda sudah bisa hitung, waktu itu subsidi diputuskan dengan asumsi harga minyak US$80 per barel, misalnya sekarang di harga US$95 berarti perhitungannya ditambah US$15 dan seterusnya," lanjutnya.

Saat ditanya, apakah penghematan ini akan berefek pada pemadaman listrik, Dahlan membantahnya.

Dahlan menegaskan bahwa pada 2011 tidak akan ada lagi daerah yang rawan pemadaman bergilir. Bulan lalu trafo interbus (IBT) sudah didatangkan, sementara GITET (gardu induk tegangan ekstra-tinggi) sudah dibangun di Bekasi, Cibatu, Gandul, dan Cilegon. Bulan ini masih akan dipasang di 2 atau 3 tempat lagi.

"Kekhawatiran seperti dulu tidak akan ada lagi. Dulu jika salah satu trafo IBT meledak Jakarta bisa gelap selama 6 bulan. Namun, sekarang seandainya ada yang meledak, paling hanya seminggu, namun ancaman meledak itu tentu saja sudah berkurang dengan dipasangnya trafo-trafo baru, kan bebannya sudah dikurangi,” ujarnya.

Dalam pengadaan bahan bakar energi (BBM), Dahlan berujar bahwa PLN ingin belajar dari Pertamina. Pasalnya, PT Pertamina (Persero) terbukti sukses menerapkan sistem tender online untuk pengadaan minyak dengan sistem platts window sejak 20 Desember 2010.

Sistem ini dinilai memiliki risiko yang lebih kecil serta efisiensi waktu.

"Saat ini sedang dihitung volumenya, kebutuhan akan BBM memang turun, namun proses pengadaannya selama ini yang lewat tender akan ditingkatkan lagi," imbuhnya.

Seperti diketahui, pada 2010, pengadaan BBM melalui tender mencapai 1,25 juta kiloliter, dengan kebutuhan 9 juta kiloliter. Sedangkan, tahun ini kebutuhan menurun menjadi 8 juta kiloliter, dengan ini porsi minyak dalam penggunaan bahan bakar energi pembangkit PLN bisa ditekan hingga 10%.

Berkaitan dengan pendanaan, Direktur Keuangan PLN Setio Anggoro Dewo menjabarkan dana yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sub-Loan Agreement (DIPA SLA) besarnya sekitar 1O triliun, dari APBN 9 triliun, dan dari komitmen dengan bank 16,7 triliun, sisanya kombinasi antara kas internal dan pendanaan pinjaman.

Mengenai kas internal ini, Setio mengungkapkan saat ini PLN sedang menghitung besarannya.

"Kami akan hitung, punya uang berapa sisanya, kalau kas tidak cukup, baru dilihat apakah kami ke bank atau pasar modal untuk menerbitkan obligasi. Pasar modal Indonesia sedang bagus, banknya bagus, luar negerinya juga bagus. Nanti akan dibandingkan mana yang paling menguntungkan bagi PLN," ujarnya.

Setio mengharapkan agar tahun 2011 tidak ada lagi proyek yang dananya tidak terserap. Pasalnya, daya serap di 2010 baru tereksekusi sekitar 60% dari dana yang tersedia. Ini disebabkan keterlambatan pemberian SKI (Surat Kuasa Investasi) dari direksi ke General Manager Unit yang membuat pelaksanaan proyek di lapangan terlambat.

Setio memaparkan, untuk mencapai pertumbuhan pendapatan sekitar 10,7% pada 2011, PLN telah menyiapkan investasi untuk memperkuat kelistrikan di Jawa Bali sebesar Rp13,42 triliun, dengan rincian Rp4,67 triliun untuk membangun pembangkit tenaga listrik, Rp5,41 triliun untuk membangun transmisi, dan Rp3,35 triliun untuk membangun distribusi.

Sedangkan, investasi bagian Indonesia barat sebesar Rp6,25 triliun, dengan rincian Rp2,85 triliun untuk membangun pembangkit listrik, Rp2,48 triliun untuk membangun transmisi, dan Rp0,92 triliun untuk membangun distribusi.

Sementara, investasi Indonesia timur sebesar 3,6 triliun, dengan Rp0,94 triliun untuk membangun pembangkit listrik, Rp2 triliun untuk membangun transmisi, dan Rp730 miliar untuk membangun distribusi.