Realisasi subsidi dalam APBN Perubahan 2010 tercatat lebih tinggi Rp12,8 triliun, atau 106,4% dari total pagu subsidi sebesar Rp201,3 triliun. Ini terkait lebih tingginya beban subsidi listrik yang mencapai 104,5% dari pagu Rp55,1 triliun dan subsidi non-energi 129,5% dari pagu Rp57,26 triliun.
Demikian mengemuka dalam laporan evaluasi APBN Perubahan 2010 yang digelar Badan Kebijakan Fiskal (BKF) di Jakarta, Selasa (4/1). Realisasi subsidi listrik 2010 membengkak Rp7,7 triliun. Realisasi subsidi sebesar Rp57,6 triliun, atau 104,5% dari target Rp55,1 triliun. "Peningkatan subsidi ini disebabkan peningkatan kebutuhan listrik dan tertundanya proyek 10.000 Megawatt tahap satu yang membuat kebutuhan BBM PLN lebih tinggi dari perkiraan," ujar Kepala Pusat Kebijakan APBN BKF Askolani.
Ia memaparkan, subsidi non-energi 2010 mencapai Rp74,2 triliun atau Rp16,9 triliun (29,5%) lebih tinggi dari pagu Rp57,26 triliun. Ini terkait adanya subsidi pangan berupa raskin ke-13 dan tambahan subsidi pajak. Dalam APBN-P 2010, pagu subsidi pangan sebesar Rp13,9 triliun, sementara subsidi pajak Rp18,4 triliun.
Selain itu, ada juga realisasi bantuan sosial yang mencapai 96,1% dari pagu, lebih tinggi dari realisasi tahun 2009 yang 94,7% dari pagu. Ini terjadi akibat adanya luncuran program kegiatan PNPM Mandiri 2009 ke tahun 2010 dan meningkatnya bencana alam nasional di beberapa daerah.
Jika ditotal, pembengkakan subsidi listrik dan nonenergi ini mencapai Rp19 triliun. Namun, pembengkakan realisasi subsidi berkurang Rp12,8 triliun akibat tidak terlampauinya target subsidi BBM.
Askolani memaparkan, sepanjang 2010, realisasi subsidi BBM tercatat sebesar Rp82,3 triliun, atau terjadi penghematan Rp6,5 triliun atau 7,3% dari pagu subsidi BBM sebesar Rp88,9 triliun. "Walau kuota konsumsi BBM subsidi terlampaui, anggaran subsidinya tetap ada penghematan karena ada penguatan nilai tukar rupiah kita sepanjang 2010 sehingga tidak melampaui asumsi makro APBN-P," ujarnya seraya mengatakan realisasi rata-rata kurs rupiah terhadap dollar AS pada 2010 senilai 9.087 per dolar AS sementara asumsi makro di APBN-P sebesar 9.200.
Rabu, 05 Januari 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar